SEKILASBANTEN.COM, KOTA TANGERANG  – Komisi I DPRD Kota Tangerang menyebut, Gubernur Banten tidak ada kewenangan menolak atau membatalkan pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) definitive Kota Tangerang.

Hal tersebut disampaikan ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, H. Junadi didampingi beberapa anggotanya saat menggelar Pers Release, di Ruang Komisi I, Lantai 2 DPRD Kota Tangerang, Senin (02/12/2019) sore.

Menurut H. Junadi, ranah Sekda Kota Tangerang sudah melalui proses Panitia Seleksi (Pansel) yang diambil dari 3 universitas tinggi di Kota Tangerang. Hasilnya 3 calon Sekda telah ditetapkan, yang sudah diusulkan Walikota.

“Jadi, Gubernur sifatnya memberitahu atau koordinasi seperti dalam UU No 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP No.  11 tahun 2017 tentang manajemen ASN. Tidak menyebutkan gubernur itu menolak, sifatnya hanya koordinasi,” ujar H. Junadi.

Dengan penolakan itu Ia menilai, Gubernur melakukan semacam intervensi, Komisi l memberikan pandangan agar Walikota segera melantik diantara 3 yang dipilih pansel. Pasalnya, jabatan Sekda menurut Dia sangat penting  dalam pelayanan publik di Kota Tangerang agar tidak menjadi hambatan.

“Harapan kami (Komisi l-red) Wali Kota Tangerang segera dilakukan pelantikan, karena Sekda itu adalah panglimanya Kota Tangerang,” tandasnya.

Masih di tempat sama, Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang  dari Fraksi PDI Perjuangan, Andri S. Permana tegas mengatakan, dalam menjalankan asas dekosentrasi Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat tidak ada kewenangan terkait penentuan definitif Sekda Kota Kangerang.

“Jadi proses ini jangan berpolemik, karena akan menyandera kepentingan pelayanan publik di Kota Tangerang. Kami dari PDI perjuangan mendorong, demi kepentingan rakyat Kota Tangerang agar Sekda definitive baru segera cepat dilantik, agar segala bentuk pelayanan di Kota Tangerang cepat terlayani,” pungkasnya. (Gusnur)