SEKILASBANTEN.COM, JAKARTA – Menanggapi adanya rencana gerakan “People Power”. Heru Riyadi SH. MH., selaku Ketua Umum Pokdarkamtibmas Daerah Metro Jaya menuturkan, Negara sudah menyiapkan ruang hukum, apabila ada peserta Pemilu 2019 yang tidak terima dengan hasil penghitungan di KPU.

Menurutnya, People Power adalah gerakan berlebihan. Akan lebih Elok jika pihak yang tidak dapat menerima hasil akhir pemilu menempuh langkah sesuai konstitusi. Hal tersebut disampaikan Heru Riyadi, kepada wartawan saat “Deklarasi Anti-People Power” Bertempat di Sekretariat Pokdarkambmas Daerah Metro Jaya. Sabtu (11/5/2019).

Dijelaskan Heru, bahwa kebebasan berpendapat yang diatur UU No. 9 Tahun 1998 tidak absolut, tapi ada batasan yang harus dipatuhi yaitu, jangan mengganggu ketertiban publik, jangan mengganggu hak asasi, etika, dan moral dan tidak boleh mengancam keamanan Nasional.

“Jangan sampai gerakan People Power justru bertentangan dengan konstitusional,” tandas Heru.

Ditempat sama, Wakil Ketua Umum Pokdarkamtibmas Daerah Metro Jaya, Wibawa Mukti menghimbau, Agar Masyarakat termasuk 31 ribu Anggota Pokdarkamtibmas yang ada diwilayah Hukum Polda Metro Jaya untuk bersabar dan menahan diri terkait hasil akhir pemilu 2019.

“Saat ini KPU masih melakukan proses penghitungan, dan baru akan diumumkan secara resmi pada 22 Mei 2019,” tutupnya. (GN/Nang).