SEKILASBANTEN.COM, TANGERANG SELATAN – Pembagian sertifikat tanah gratis melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program Presiden Joko Widodo sejak awal dicanangkan, program di bawah naungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang seharusnya di gratiskan dan tidak dipungut biaya. Masyarakat bisa mendapatkan sertifikat tanah mereka dengan mengurus sejumlah dokumen melalui kantor kelurahan setempat.

Berbeda hal yang di alami oleh Suyadi (54) seorang warga Kelurahan Pondok Karya, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, Suyadi yang seharusnya mengurus sertifikat rumahnya mengaku di mintai uang 1,5 juta setiap bidangnya melalui RT yang sudah di sepakati oleh pihak Kelurahan Pondok Karya untuk dapat membuat sertifikat melalui program PTSL.

“Karena 2 bidang, makanya saya membayar 3 juta kepada RT. Bukan hanya bicara nominal uang yang jadi masalah, justru hanya 1 yang di berikan kepada saya, lalu sertifikat saya yang 1 mana.” Kata Suyadi

Selain itu Suyadi juga mengaku telah berupaya untuk mengecek keberadaan sertifikatnya ke BPN dan jawaban pihak BPN ke 2 sertifikat miliknya sudah di pihak kelurahan. “Ya tapi yang sampai ke saya hanya sertifikat milik istri saya, sedangkan punya saya sampai detik ini belum kelihatan bentuknya. Saya akan adukan perihal ini ke Saber pungli Polres Tangsel, terkait pungutanya, saya juga akan melaporkan perihal hilangnya dokumen penting milik saya.” Papar Suyadi. Minggu 10/11/2019.

Dok. Kementerian ATR/BPN

Di temui saat berada di Kecamatan Pondok Aren, Sekertaris Kelurahan Pondok Karya Mahfudi terkesan melemparkan keberadaan sertifikat tersebut masih di BPN Tangsel.

“Yang saya tau sertifikat itu di bagikan oleh pihak BPN, bukan pihak kelurahan. Karena itu di bagikanya dulu pas di Pondok Cabe yang di serahkan langsung oleh Presiden.” Jelas Mahfudi. (Ry/Aj)