SEKILASBANTEN.COM, JAYAPURA – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), pemerintah pusat menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pangan di Tanah Papua.
Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Dedi Prasetyo memastikan stok beras di wilayah Papua dalam kondisi aman dan mencukupi.
Komitmen tersebut ditandai dengan kehadiran Wakapolri dalam acara pelepasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berlangsung di Markas Polda Papua, Koya Koso, Kota Jayapura, Selasa (9/12/2025) kemarin.
Pelepasan distribusi beras SPHP tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, bersama Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, serta Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri.
Melalui Satgas Pengendalian Harga Beras, pemerintah menyalurkan sebanyak 852 ton beras SPHP pada tahap awal ke enam provinsi di wilayah Papua Raya. Secara keseluruhan, alokasi beras SPHP yang disiapkan mencapai 4.634 ton dan akan disalurkan secara bertahap selama periode November hingga Desember 2025 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di enam provinsi tersebut.
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan penyaluran beras SPHP bertujuan menjamin ketersediaan pangan dengan harga terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026.
“Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga yang terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat harus tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” ujar Dedi dalam keterangannya.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan Papua menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam upaya stabilisasi pasokan pangan nasional. Menurutnya, program SPHP merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat.
“Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung. Kita pastikan beras SPHP tersebar merata, kualitas terjaga, dan harga tetap stabil. Tidak boleh ada gejolak menjelang Natal dan Tahun Baru,” tegas Amran.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan kesiapan logistik dan armada distribusi untuk menyalurkan beras SPHP ke seluruh wilayah Papua, termasuk daerah terpencil dan sulit dijangkau.
Distribusi beras SPHP ini diharapkan mampu menahan laju kenaikan harga di pasar tradisional maupun ritel modern, sehingga masyarakat dapat merayakan Nataru dengan aman tanpa kekhawatiran lonjakan harga kebutuhan pokok.
Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menyampaikan apresiasi terhadap perhatian pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan pangan di Papua, khususnya menjelang momentum keagamaan yang besar.
“Ini sangat membantu masyarakat Papua. Pemerintah provinsi siap mendukung penuh proses distribusi agar tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, Wakapolri juga menyampaikan Polri mendukung pembangunan 10 gudang logistik baru pada 2026 guna memperkuat sistem penyimpanan komoditas pangan di Papua.
“Artinya stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” jelas Dedi.
Ia menekankan ketahanan pangan merupakan hasil kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, TNI-Polri, akademisi, hingga pemangku kepentingan lainnya. Polri, kata dia, memastikan distribusi pangan ke wilayah rawan gangguan keamanan tetap berjalan aman.
“Daerah rawan akan kami suplai dengan pola khusus. Tidak hanya melalui jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut. Semua rencana alternatif sudah kami siapkan,” pungkasnya. (Red)
