Home / Kota Tangerang

Kamis, 14 Januari 2021 - 20:16 WIB

Bandel Saat PPKM, Pedagang Akan Didenda

SEKILASBANTEN.COM, KOTA TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021. Namun, aturan yang tertera dalam surat edaran walikota nomor 443.1/27-Bag.Hukum/2021 seperti tak dihiraukan oleh para pedagang.

Banyak ditemukan pedagang yang masih buka diatas pukul 19.00 wib. Ironisnya, teguran yang dilakukan oleh tim pengawas dalam hal ini kelurahan dan kecamatan tidak digubris oleh pedagang.

Untuk diketahui, dalam PPKM jam operasional usaha perdagangan dibatasi sampai dengan pukul 19.00 wib, dan diperbolehkan buka dengan membatasi jumlah pengunjung sebesar 25 persen serta menerapkan protokol kesehatan.

Kasatpol PP Kota Tangerang, Agus Henra Fitrahiyana saat dikonfirmasi mengatakan bahwa Pemkot Tangerang akan melakukan tindakan tegas kepada para pelanggar PSBB maupun PPKM, seperti pedagang yang membandel. Adapun sanksi yang akan diberikan yaitu mulai dari sanksi sosial sampai dengan sanksi administrasi.

Baca Juga  Bincang Ramadhan di Pokja, Perumda Tirta Benteng Pastikan Layanan Air Bersih Tetap Normal Selama Libur Idul Fitri 1447 H

“Sanksi pelanggar PSBB tertuang pada Perwal Nomor 29 Tahun 2020 perubahan nomor 78 Tahun 2020, mulai dari sanksi teguran, tertulis, penutupan tempat usaha, sanksi sosial, dan sanksi administrasi,” ujarnya.

Nampak Masih Banyak ditemukan para pedagang di Perumahan Taman Royal yang masih buka diatas pukul 19.00 wib.

Agus Henra menambahkan, dirinya telah meminta kepada tim pengawas apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang berulang dapat diarahkan ke penindakan yang lebih tegas.

“Jika ada pelanggar yang melanggar dan sudah diberikan teguran namun kembali melanggar kita arahkan untuk pemberian sanksi yang lebih tegas, salah satunya sanksi administrasi,” imbuhnya.

Lanjut Agua Henra, dalam penindakan pelanggar PSBB maupun PPKM dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Apabila dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah belum memiliki PPNS maka dianjurkan untuk melaporkan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti.

Baca Juga  Persita Tangerang Raih 3 Poin Usai Berduel Dengan Dewa United

“Sebagian OPD sudah memiliki PPNS, dan ada sebagian juga yang masih dibantu oleh PPNS dari Satpol PP Kota Tangerang,” terangnya.

Menurut Agus Henra, sebelum pemberlakuan PSBB maupun PPKM Pemkot Tangerang telah melakukan Standard Operating Proscedure (SOP), yaitu dengan dilakukannya sosialisasi secara lisan maupun tertulis. “Sebelum PPKM ini diterapkan pihak Kelurahan san Kecamatan sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang yang ada di wilayahnya,” katanya.

Lanjut Agus Henra, dirinya menghimbau agar para pelaku usaha dapat mentaati setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Tangerang. “Aturan ini bukan semata-mata untuk menahan atau melarang para wirausaha yang ada di Kota Tangerang. Namun, diterapkannya PPKM ini untuk kesehatan bersama. Untuk diketahui, saat ini Kota Tangerang masih dalam status zona merah covid 19,” pungkasnya.

(Red/Ngga)

Share :

Baca Juga

Kota Tangerang

Forwat Kecam Keras Pemukulan Wartawan oleh Ajudan Kapolri di Semarang

Kota Tangerang

Sapa Jemaah Format, Sachrudin: Beribadah Akan Lebih Sempurna dengan Berilmu

Kota Tangerang

Sachrudin  Minta, Setiap Anggaran Harus Bermanfaat bagi Masyarakat

Kota Tangerang

Sekda Apresiasi Peran PMI dalam Pembangunan Kota

Kota Tangerang

Diduga Halangi Tugas Jurnalistik, Oknum Sekuriti dan Pegawai FIF Tangcity Dilaporkan ke Polisi

Kota Tangerang

HUT ke-48, PDI Perjuangan Kota Tangerang Bagikan Tumpeng Kepada TNI-Polri dan Kecamatan se- Kota Tangerang

Kota Tangerang

NIB Tanah Teluk Naga Dibatalkan, Ditanya Awal Mulanya, BPN Tidak Menjawab

Kota Tangerang

Pengamat Dinilai Melecehkan DPRD Tangerang Asal Pantura, Encek Sesalkan Pernyataan Miftahul Adib