SEKILASBANTEN.COM, JAYAPURA, – Pemerintah melalui Satgas Pengendalian Harga Beras menyalurkan 4.634 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara serentak ke wilayah Papua Raya guna menekan harga beras dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, khususnya menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Penyaluran beras SPHP tersebut secara resmi dilepas oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaeman bersama Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Pol Dedi Prasetyo di Mapolda Papua, Selasa (9/12/2025) kemarin waktu Papua.
Kegiatan pelepasan turut disaksikan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin, Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen, serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
Andi Amran Sulaeman menyampaikan, penyaluran beras SPHP ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan beras, khususnya di wilayah Indonesia Timur yang memiliki tantangan geografis dan logistik cukup berat.
Beras SPHP tersebut akan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di enam provinsi cakupan Papua Raya, yakni Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
*Satgas Turunkan Harga Beras Nasional*
Satgas Pengendalian Harga Beras dibentuk pada 21 Oktober 2025 berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 375 Tahun 2025, sebagai upaya kolaboratif lintas kementerian/lembaga dalam memastikan harga beras tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dan distribusi berjalan merata.
Dalam kurun waktu 49 hari, Satgas telah melakukan 35.105 kali pemantauan dan pengawasan harga beras di seluruh Indonesia, atau rata-rata 731 titik per hari, dengan fokus utama pada pengecer dan ritel modern.
Dari pengawasan tersebut, Satgas mengeluarkan 920 surat teguran kepada pelaku usaha yang menjual beras jenis premium, medium, maupun SPHP di atas HET.
Hasil evaluasi menunjukkan adanya penurunan harga beras secara nasional, terutama di Zona I dan Zona II, di mana sebagian besar harga sudah berada di bawah HET. Bahkan, sejak Oktober 2025, komoditas beras tidak lagi menjadi penyumbang inflasi daerah, melainkan berperan sebagai peredam laju inflasi.
*Harga Beras Papua Raya Masih di Atas HET*
Meski demikian, Satgas mencatat harga beras di Zona III wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua Raya, masih berada di atas HET. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain akses wilayah yang sulit, biaya logistik tinggi, keterbatasan transportasi, kondisi cuaca ekstrem, serta belum tersedianya gudang Bulog di 28 kabupaten/kota.
Untuk mengatasi hal tersebut, Satgas melakukan berbagai langkah mitigasi, mulai dari pemetaan wilayah bermasalah, koordinasi peningkatan tol laut dan jembatan udara, hingga penyediaan 32 gudang filial di kabupaten/kota yang belum memiliki gudang Bulog.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan biaya eksploitasi penyaluran beras SPHP di Papua Raya sebagai bagian dari Harga Pembelian Beras (HPB), sehingga seluruh biaya logistik ditanggung negara dan harga jual beras SPHP tetap sesuai HET.
*Distribusi Multimoda*
Penyaluran beras SPHP di Papua Raya dilakukan dengan memanfaatkan berbagai moda transportasi sesuai kondisi wilayah, mulai dari transportasi darat, udara menggunakan pesawat perintis, hingga transportasi laut melalui kapal perintis dan tol laut.
Hingga 8 Desember 2025, realisasi distribusi beras SPHP telah mencapai 1.354 ton atau 29,22 persen dari total target. Setelah pelepasan serentak pada 9 Desember 2025, penyaluran bertambah 827,5 ton, sehingga total realisasi menjadi 2.181,5 ton atau 47,08 persen.
Pemerintah berharap, penyaluran beras SPHP secara masif ini dapat menjamin ketersediaan beras, menstabilkan harga, serta memastikan masyarakat di Tanah Papua mendapatkan beras berkualitas dengan harga terjangkau. (Red)
