SEKILASBANTEN.COM, JAKARTA – Bukan tanpa alasan Abdullah Azwar Anas dilantik sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) oleh Presiden Joko Widodo.
Menteri Anas menjabarkan tiga prioritas utama reformasi birokrasi yang dampaknya bisa dirasakan secara langsung, salah satunya adalah membantu menurunkan angka kemiskinan.
Menteri Anas bersama jajaran Kementerian PANRB saat ini sedang merumuskan reformasi birokrasi berdasarkan tematik. “Kita kuatkan lagi bahwa ini bukan administrasi pelaporan. Reformasi birokrasi adalah sesuatu yang harus bisa dirasakan,” jelas Menteri Anas saat ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (08/09).
Prioritas pertama, jelas Menteri Anas, adalah reformasi birokrasi untuk penanganan kemiskinan. Menurutnya, seluruh kementerian dan lembaga harus memiliki identifikasi dan parameter kemiskinan yang sama.
Kedua, adalah reformasi birokrasi untuk mendorong tumbuhnya investasi. Dalam konteks ini, pelayanan perizinan dan nonperizinan harus baik, efisien, efektif, dan tidak berbelit. Sementara prioritas ketiga adalah reformasi administrasi pemerintah yang harus mulai beradaptasi dengan iklim digital.
Kementerian PANRB bertugas untuk menjabarkan arahan dan program yang ditetapkan Presiden Joko Widodo. Program yang dicanangkan butuh integrasi dan bekerja secara kolektif untuk menyelesaikan suatu masalah.
Misalnya, penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka _stunting_ adalah prioritas Presiden Joko Widodo. Birokrasi yang cepat dan sensitif terhadap masalah sosial, bisa membantu menyelesaikan masalah itu dengan tepat. “Sederhana saja, misalnya kalau semua guru, semua ASN, mengampu satu orang stunting, ini bisa selesai,” tegas Menteri Anas.
Dari sisi lain, tugas Kementerian PANRB adalah memastikan bahwa setiap ASN memiliki sasaran kinerja yang jelas. Tentu masing-masing ASN harus bertanggung jawab atas target yang ditetapkan oleh organisasinya.
“Sebagian tidak tahu mau mengerjakan apa dan apa targetnya. Tugas kita mendorong semua pihak agar ASN tau mengerjakan apa,” ungkap pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode ini.
Menteri Anas juga fokus terhadap digitalisasi di semua lini pemerintahan. Baginya, digitalisasi adalah sebuah keniscayaan.
Menteri Anas mengungkapkan ada pola pikir yang berpendapat bahwa mengurus perizinan di pelayanan pemerintah lebih rumit daripada mengurus urusan sektor swasta yang bisa diselesaikan dengan _smartphone_.
Ia melihat beberapa daerah sudah mulai menerapkan sistem digital, salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi. Setiap kepala desa di Banyuwangi, bisa melakukan tanda tangan secara elektronik melalui gawainya dari mana pun, tidak lagi harus ke kantor dengan setumpuk berkas.
Daerah yang sudah menerapkan sistem ini bisa menularkan inovasinya ke daerah lain yang sedang berkembang. “Kedepannya ada Indonesia _in your hand_. Tugas reformasi birokrasi ini meratakan agar semua bisa berjalan dengan baik,” tutupnya. (don/HUMAS MENPANRB)
