Home / NASIONAL / TOPIK

Selasa, 15 Juni 2021 - 17:28 WIB

Kementerian PANRB Usulkan Penambahan Evaluasi Pelayanan Publik di 89 Polres

SEKILASBANTEN.COM, JAKARTA- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengusulkan tambahan lokus evaluasi pelayanan publik lingkup polres, polresta, polrestabes, dan polresmetro. Sebanyak 89 polres diusulkan untuk dilakukan evaluasi pada tahun 2021.

Tahun sebelumnya, Kementerian PANRB telah mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada 209 polres. Totalnya, pada tahun 2021, pelayanan publik di 298 polres akan dievaluasi. Unit yang akan dievaluasi adalah layanan SIM dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Nantinya penambahan lokus baru itu nantinya akan diatur dalam Keputusan Menteri PANRB.

Hal tersebut dibahas dalam rapat mengenai usulan lokus evaluasi polres/polresta/polrestabes/polresmetro tahun 2021 yang dipimpin Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, di Jakarta, Selasa (15/06). Rapat ini juga melibatkan Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri Asisten Kapolri bidang Perencanaan dan Anggaran (Srena) Brigjen I Wayan Sunartha, serta Karo Monitoring dan Evaluasi Srena Polri Brigjen Taufik Pribadi.

Diah mengatakan, Kementerian PANRB mendorong berbagai strategi pelayanan publik di era adaptasi kebiasaan baru, agar layanan tidak terhambat dan tidak mengecewakan masyarakat. “Melalui penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi,” jelas Diah.

Unit pelayanan polres juga didorong untuk memanfaatkan media informasi untuk penyampaian informasi penyesuaian standar pelayanan selama Covid-19 masih mewabah. Media yang digunakan tidak hanya terbatas dari media massa, tetapi juga bisa menggunakan media sosial seperti Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya.

Polres sebagai penyelenggara pelayanan juga harus terbuka dengan masukan warga dan menyediakan wadah konsultasi. “Pemanfaatan media _online_ sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan,” ujar Diah.

Diah menekankan, ada beberapa prinsip yang harus dipegang, khususnya selama adaptasi kebiasaan baru. Prinsip tersebut adalah kepastian pelayanan, kejelasan informasi pelayanan, serta responsivitas pelayanan.

Ada enam aspek yang dinilai dalam evaluasi ini. Aspek tersebut adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan, serta aspek inovasi.

Penambahan lokus evaluasi ini didukung oleh Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri Srena Polri Brigjen I Wayan Sunartha. Jenderal bintang satu ini menganggap evaluasi penting untuk perbaikan pelayanan polri, terutama pada tingkat polres.

Ia menerangkan, yang menjadi sasaran Polri dalam penentuan lokus ini berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian PANRB tahun lalu, dan yang memperoleh hasil B- sampai C-. “Serta ditambah dengan usulan polres yang belum pernah sama sekali mendapatkan kesempatan dievaluasi, serta polres tertentu yang mendapat atensi khusus dari pimpinan terhadap kinerja pelayanan publik suatu wilayah,” jelas Sunartha.

Sunartha menjelaskan berdasarkan evaluasi tahun lalu, sebanyak 12 polres berhasil meraih nilai A. Sedangkan 43 polres masih mendapat nilai B-, 16 polres meraih C, dan 2 polres yang masih mendapat nilai C-.

Dia berharap unit pelayanan Polri lebih siap dan bisa mendapat hasil penilaian kategori Sangat Baik atau Pelayanan Prima. “Itu merupakan interpretasi cerminan bahwa unit pelayanan publik Polri sudah menerapkan seluruh aspek, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan terus melakukan terobosan yang menunjang pelayanan publik,”pungkas Sunartha. (*/V1)

Share :

Baca Juga

NASIONAL

Pemerintah Terus Pacu Sektor Industri Manufaktur

SOSIAL

Cegah Penularan Covid-19 PP PAC Pamulang Giat Penyemprotan Disinfektan

MILITER

Senior Excange Visit RSAF Kunjungi Lanud Halim

Tangerang Selatan

Cegah Penyebaran Covid-19, Polres Tangsel Bubarkan Puluhan Massa

NASIONAL

Kuatkan Struktur Ekonomi, Indonesia Butuh 4 Juta Wirausahawan Baru

NASIONAL

Kementerian PANRB Terus Lakukan Penyederhanaan Birokrasi

NASIONAL

Menteri Tjahjo Dorong PPATK Optimalkan Reformasi Birokrasi

NASIONAL

Kementerian PANRB akan Alihkan 141 Pejabat Struktural Menjadi Fungsional