Home / Kota Tangerang

Selasa, 17 November 2026 - 16:24 WIB

DJP Hapus Sanksi Pajak Hingga 100 Persen, KPP Tangerang Barat Imbau Wajib Pajak Segera Manfaatkan

Kepala KPP Pratama Tangerang Barat, Win Susilo Hari Endrias.

Kepala KPP Pratama Tangerang Barat, Win Susilo Hari Endrias.

SEKILASBANTEN. COM, KOTA TANGERANG — Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan melalui kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hingga 100 persen.

Hal tersebut disampaikan Kepala KPP Pratama Tangerang Barat, Win Susilo Hari Endrias kepada sekilasbanten.com di ruang kerjanya, Jalan Imam Bonjol, No.47, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Selasa (17/11/2026).

Win menuturkan, kebijakan ini menjadi peluang bagi yang memiliki tunggakan untuk memperoleh keringanan sanksi, dengan tetap memenuhi kewajiban pembayaran pokok pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Dijelaskanya, kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 tentang perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang tata cara pembetulan, Keberatan, Pengurangan, dan pembatalan di bidang perpajakan serta ketentuan pelaksanaanya.

“PMK Nomor 71 Tahun 2026 ini mulai berlaku pada 2 Oktober 2026 yang lalu, sehingga sejumlah fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dalam kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan melalui skema penyelesaian kewajiban yang dimulai tanggal 08 Oktober Tahun ini,” terangnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sekaligus mendorong kepatuhan.

Baca Juga  Anggota Polsek Curug Lakukan Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Binong

“Perlu kami luruskan, kebijakan ini bukan pemutihan pajak, pokok pajak yang terutang tetap harus dilunasi. Pemerintah hanya memberikan kesempatan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku,” paparnya.

Kantor Pajak KPP Pratama Tangerang Barat.

Lebih lanjut Win mengatakan, fasilitas tersebut tidak diberikan secara otomatis. Namun wajib pajak harus mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Adapun kategori sanksi administrasi tertentu, periode pemberian dibagi menjadi tiga tahap, yakni:
1. 8 Oktober 2026, Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif hingga 100 persen
2. 1 Januari 2027, pengurangan sanksi administratif hingga 50 persen.
3. 1 April hingga 30 Juni 2027, pengurangan sanksi administratif hingga 25 persen.

” Kami menghimbau kepada wajib pajak, karena kesempatan ini sangat baik bagi yang masih memiliki tunggakan dan jangan menunda lagi penyelesaiannya, karena program penghapusan administrasi ini berlaku 100 persen untuk kategori tertentu,” ujar Win.

Dalam skema tersebut, wajib pajak dapat memperoleh pengurangan sanksi administratif sebesar 90 persen dan hanya membayar 10 persen dari nilai administrasi paling lambat 31 Desember 2026. Wajib pajak dapat mengajukan melalui kantor pajak atau jika mandiri dapat melalui sistem Coretax DJP.

Baca Juga  Jelang Pemilihan Serentak, Bawaslu Kota Tangerang Lakukan Uji Petik Coklit

“Apabila wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami persyaratan saat mengajukan permohonan, silahkan langsung datang ke KKP tempat terdaftar atau memanfaatkan layanan Coretax DJP,” jelas Win.

Ia berharap kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan terus meningkat, tidak hanya selama berlangsungnya program pengurangan sanksi administratif, tetapi juga masa-masa mendatang.

KPP Pratama Tangerang Barat berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan, konsultasi dan edukasi kepada seluruh wajib pajak agar kebijakan tersebut dimanfaatkan dengan baik.

“Yang memiliki tunggakan agar memeriksa dan menyelesaikan kewajiban perpajakannya, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera lunasi pokok pajak yang terutang dan ajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai ketentuan. Kami siap membantu wajib pajak yang membutuhkan informasi maupun pendampingan,” tukas Win.

Jika kesempatan ini telah berakhir dan dilewatkan, Win menegaskan akan ada sanksi bagi wajib pajak yang terutang sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang ada di Indonesia.

“Nanti akan bertahap, seperti penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa kemudian sita dan lelang sampai dengan pencegahan, untuk  itu kami berharap masyarakat wajib pajak untuk memaksimalkan kesempatan ini,” pungkasnya. (Gusnur)

Share :

Baca Juga

Kota Tangerang

HUT TNI ke-79, Perbasi Gandeng Semanggi Persembahkan Mural A Yani Basketball Park

Kota Tangerang

Akses Menuju RSUD Panbar Kian Rapi, Sachrudin: RSUD Ini Milik dan Kebanggaan Warga

Kota Tangerang

Peduli Pendidikan, CSR Indomaret Berikan 7 Komputer ke Sekolah Dasar di Kota Tangerang

Kota Tangerang

Kembali Jadi Rakyat Biasa, Arief-Sachrudin Akan Terus Berkontribusi bagi Kota Tangerang

Kota Tangerang

Menteri ATR/BPN Deklarasikan Kota Tangerang sebagai Kota Lengkap

Kota Tangerang

Penuhi Berbagai Hak Masyarakat, Kemenkumham Ganjar Pemkot Kota Peduli HAM

Kota Tangerang

Dugaan Tindak Pidana Perbankan, Oknum Customer Servise Bank BUMN Terancam Ditindak

Kota Tangerang

Hendak Tawuran, 31 Pelajar Diamankan Polsek Karawaci