SEKILASBANTEN.COM, TANGSEL – Terkait lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan DPRD Tangsel terhadap PT. PITS dan tidak tahu RJPPnya, salah satu tokoh masyarakat menganggap DPRD banci dan tidak punya nyali untuk mengkritisi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.
Hal tersebut disampaikan oleh Heri Sumardi pada sesi tanya jawab diskusi FGD yang di inisiasi oleh SMSI dan LIRA dengan tema Untung Rugi PT. PITS di ruang Aspirasi DPRD Kota tangsel, Rabu (27/10/21).
Diketahui bahwa kinerja PT.PITS sendiri masih belum maksimal dan belum memberikan keuntungan apapun setelah berdiri kurang lebih 8 tahun dengan modal yang sudah diberikan sebesar 65 Milyar.
Menurut Heri Sumardi, seharusnya DPRD Kota Tangsel, langsung memanggil Walikota sebagai pemilik saham terbesar di PT.PITS dan meminta segera melakukan RUPS Luar Biasa guna mengganti direksi-direksi yang sudah tidak produktif lagi.
“Untuk apa mempertahankan orang yang sudah tidak produktif lagi, walaupun pengawasan terbentur dengan peraturan terkait Perseroan terbatas, setidaknya DPRD kritis, meminta penjelasan secara detail analisa bisnisnya PT. PITS,” jelas mantan dewan pertama kali terbentuknya Tangsel kala itu.
Disisi yang sama, Fraksi PSI Emanuella Ridayati mempertanyakan dimana profitnya PT. PITS dan keberpihakan terhadap masyarakat (Socialware), hal ini yang kemudian PSI menyoroti BUMD PITS.
“Saya sempat ditanyakan sama konstituen, yang mempertanyakan apa yang dihasilkan PT.PITS untuk Pemkot Tangsel dan masyarakatnya,” kata Bu Rida sapaan akrabnya.
Menanggapi hal tersebut, Sugeng selaku Direktur Operasional PT PITS menjelaskan bahwa pihaknya sudah memberikan profit walaupun belum maksimal dan menyerap tenaga kerja sebanyak 25 pegawai berasal dari Tangsel.
“Saat ini trendnya positif, dan memiliki Profit sebesar 4 Milyar, dan saat ini kita sudah menyerap tenaga kerja sebanyak 25 pegawai,” terang Sugeng. (Red/Eno/DH).
