Home / NASIONAL / PEMERINTAHAN

Selasa, 2 Maret 2021 - 16:16 WIB

Membangun Pertumbuhan Ekonomi Lewat Mal Pelayanan

SEKILASBANTEN.COM, JAKARTA – Sebanyak 38 bupati dan wali kota menandatangani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Penandatanganan ini menjadi komitmen awal dibangunnya MPP di masing-masing daerah, yang akan mempermudah perizinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi nasional.

Dengan berdirinya MPP di kabupaten dan kota, masyarakat tidak perlu repot mengurus banyak hal. Hal administrasi hingga perizinan berusaha, bisa dilakukan dalam satu tempat. “Melalui MPP yang telah dipersiapkan, setidaknya harus mampu mendukung kegiatan pemerintah dari fungsi ekonomi, terutama mempermudah dan mempercepat setiap izin, khususnya izin-izin usaha untuk menggerakkan ekonomi nasional,” tegas Menteri Tjahjo dalam acara Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, di Jakarta, Selasa (02/03).

Baca Juga  Kemenperin Kebut Pembangunan 18 Kawasan Industri Luar Jawa Tahun 2019

Pembangunan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Pengelolaan MPP dilakukan secara terpadu dan terintegrasi untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Menteri Tjahjo menekankan, pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen yang kuat, dimulai dari gubernur, bupati, maupun wali kota. Komitmen para pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

“Pada hari ini kami membangun komitmen Bapak/Ibu sekalian untuk mempercepat proses pelayanan publik yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Kami mendorong kecepatan aparatur pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya.

Di sisi lain, tahun 2021 adalah momentum untuk bangkit dari krisis. Dengan perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik, pemerintah Indonesia bisa menjawab tantangan global, serta bertransformasi menuju negara maju.

Baca Juga  Sekretaris PWI Bengkulu Tutup Usia, Membawa Kesan Mendalam dan Membuat Banyak Kalangan Merasa Kehilangan

Menteri Tjahjo meminta instansi pemerintah untuk melakukan reformasi digital dengan membangun jaringan yang terkoneksi dan terintegrasi. Pola kerja pelayanan pemerintah harus segera beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Pembangunan MPP di Indonesia mengadaptasi Public Service Hall di Georgia maupun ASAN Xidmat di Azerbaijan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menceritakan pernah mengunjungi kedua negara tersebut dan melihat manfaat yang besar untuk masyarakat.

Menteri Yasonna juga pernah berkesempatan  mengunjungi MPP di DKI Jakarta dan Tomohon. Ia mendukung pembangunan MPP karena pelayanan publik mendapat perhatian  yang cukup besar dari Presiden. “MPP menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk mempermudah pelayanan publik dalam masyarakat,” pungkasnya.

R1

Share :

Baca Juga

NASIONAL

Industri Furnitur dan Kerajinan Jadi Prioritas Nasional

MILITER

Lanud Halim Perdanakusuma Peringati Isra’ Mi’raj dan Do’a Bersama HUT TNI AU ke-73

NASIONAL

BBKKP Yogyakarta Lakukan Litbang Komponen V-Belt Motor Matik

PEMERINTAHAN

Pemkot Tangsel Resmikan Terminal Tipe C di Serpong

NASIONAL

Era Industri 4.0, Asean Siap Jadi Basis Industri Manufaktur Terdepan

NASIONAL

KASN : Masa Pasca Kampanye Pilkada Rawan Pelanggaran Netralitas ASN

NASIONAL

SDM Berintegritas Kunci Keberhasilan Reformasi Birokrasi

NASIONAL

Kepala Daerah Paparkan Manfaat SAKIP untuk Masyarakat