Home / NASIONAL / PEMERINTAHAN

Selasa, 2 Maret 2021 - 16:16 WIB

Membangun Pertumbuhan Ekonomi Lewat Mal Pelayanan

SEKILASBANTEN.COM, JAKARTA – Sebanyak 38 bupati dan wali kota menandatangani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Penandatanganan ini menjadi komitmen awal dibangunnya MPP di masing-masing daerah, yang akan mempermudah perizinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi nasional.

Dengan berdirinya MPP di kabupaten dan kota, masyarakat tidak perlu repot mengurus banyak hal. Hal administrasi hingga perizinan berusaha, bisa dilakukan dalam satu tempat. “Melalui MPP yang telah dipersiapkan, setidaknya harus mampu mendukung kegiatan pemerintah dari fungsi ekonomi, terutama mempermudah dan mempercepat setiap izin, khususnya izin-izin usaha untuk menggerakkan ekonomi nasional,” tegas Menteri Tjahjo dalam acara Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, di Jakarta, Selasa (02/03).

Pembangunan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Pengelolaan MPP dilakukan secara terpadu dan terintegrasi untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Baca Juga  Calon Wakil Walikota Tangsel Bersilaturahmi ke MPC PP Tangsel

Menteri Tjahjo menekankan, pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen yang kuat, dimulai dari gubernur, bupati, maupun wali kota. Komitmen para pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

“Pada hari ini kami membangun komitmen Bapak/Ibu sekalian untuk mempercepat proses pelayanan publik yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Kami mendorong kecepatan aparatur pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya.

Di sisi lain, tahun 2021 adalah momentum untuk bangkit dari krisis. Dengan perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik, pemerintah Indonesia bisa menjawab tantangan global, serta bertransformasi menuju negara maju.

Menteri Tjahjo meminta instansi pemerintah untuk melakukan reformasi digital dengan membangun jaringan yang terkoneksi dan terintegrasi. Pola kerja pelayanan pemerintah harus segera beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Baca Juga  Pandangan dan Harapan Para Puteri Indonesia pada IKN Nusantara

Pembangunan MPP di Indonesia mengadaptasi Public Service Hall di Georgia maupun ASAN Xidmat di Azerbaijan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menceritakan pernah mengunjungi kedua negara tersebut dan melihat manfaat yang besar untuk masyarakat.

Menteri Yasonna juga pernah berkesempatan  mengunjungi MPP di DKI Jakarta dan Tomohon. Ia mendukung pembangunan MPP karena pelayanan publik mendapat perhatian  yang cukup besar dari Presiden. “MPP menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk mempermudah pelayanan publik dalam masyarakat,” pungkasnya.

R1

Share :

Baca Juga

NASIONAL

Kampung KB Desa Pangkat Raih Peringkat Empat Nasional di Garganas XXVI 2019

NASIONAL

Keliling Desa, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Himbau Masyarakat Pasang Bendera

NASIONAL

Rebut Peluang USD 150 Miliar, Kemenperin Cetak Startup Digital

NASIONAL

H + 10 Arus Lalin Lancar, Kakorlantas Tetap Pantau Kondisi Arus Balik

NASIONAL

Polri Limpahkan Tahap I Berkas Kasus Dugaan Suap Bupati Nganjuk

NASIONAL

Prof. Moermahadi: IBIK Bogor Bertransformasi Kembangkan Kompetensi Anak Negeri

NASIONAL

Administrator Jadi Ujung Tombak Percepatan Pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus

NASIONAL

Dubes Maroko Beri Penghargaan ke Ratusan Media Massa, Ini Daftar Medianya