SEKILASBANTEN.COM, JAKARTA – Keberadaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia, terus diperkuat melalui beragam upaya.
Hal itu diungkapkan oleh Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa, saat membuka Project Board Meeting ke-9, proyek kerjasama Kementerian PANRB dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan United Nations Development Programme (UNDP) secara daring, Selasa (16/11/2021).
Menurut Diah, Kementerian PANRB menargetkan pada 2024, masyarakat telah teredukasi dan memiliki pemahaman yang baik mengenai SP4N-LAPOR!.
“Perlu terus kita ingat, target di 2024 ialah 1,8 juta laporan. Tentu angka ini hanya akan dapat dicapai jika masyarakat mendapatkan edukasi dan pemahaman yang baik mengenai SP4N-LAPOR!,” ujarnya.
Diah menjelaskan, sosialisasi masif kepada masyarakat dengan target yang tepat sasaran dan berbasis target capaian, serta sejalan dengan dokumen strategi komunikasi yang telah disusun harus senantiasa dilakukan.
Berbagai kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan seperti sosialisasi melalui billboard, bentuk kegiatan maupun kontennya dapat direplikasi dan disebarluaskan oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah kepada masyarakat.
Sejak Januari 2021, telah digelar berbagai kegiatan seperti survei kepuasan pengguna LAPOR!, training untuk level pengambil keputusan, IT manager dan Operational Manager, penyusunan dokumen pedoman rencana aksi di tingkat instansi, Public Relation Champions, penguatan pengelolaan enam daerah percontohan, serta sosialisasi LAPOR! kepada kelompok masyarakat disabilitas, sebagai upaya akselerasi SP4N-LAPOR!.
“Kegiatan itu merupakan kolaborasi antara Kementerian PANRB dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan United Nations Development Programme (UNDP),” ungkapnya.
Pada Project Board Meeting Ke-9 ini, Diah mengapresiasi terlaksananya berbagai program dan hasil output yang ditargetkan, meski berada di tengah gempuran Pandemi Covid-19.
“Perlu selalu kita tanamkan bahwa kegiatan dan capaian tadi bukanlah akhir, tetapi justru kita masih di pertengahan jalan untuk mewujudkan cita-cita yang sebagaimana tertuang di dalam RPJMN Nasional dan Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik,” imbuhnya.
Selain membahas capaian sepanjang tahun 2021, dalam Project Board Meeting Ke-9 juga dipaparkan rencana kerja untuk sisa waktu di tahun 2021 dan tahun 2022.
Diah menekankan, beberapa poin yang harus diperhatikan untuk menjamin kerja sama yang dilakukan dapat membawa dampak positif yang lebih signifikan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
“Perlu adanya evaluasi secara terukur agar manfaat dari kegiatan dapat dirasakan maksimal dan menjadi masukan yang baik untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya,” paparnya.
Kemudian, perlu ada pelibatan dan pengawasan yang aktif pihak yang terkait dalam kerja sama ini. Contohnya seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengembangan aplikasi, maupun Kementerian Dalam Negeri dalam monitoring dan evaluasi Pemerintah Daerah.
Senada dengan Diah, Deputy Resident Representative UNDP Sophie Kemkhadze menegaskan, evaluasi kerja usai kegiatan digelar sangat diperlukan, guna memastikan target-target yang dicanangkan dapat tercapai.
“Saya berharap, pada Project Board Meeting Ke-9 ini kita dapat mengevaluasi kerja sama di tahun 2021 dan menghasilkan rencana strategis yang lebih baik, untuk tahun 2022 yang mampu menopang capaian demi pengelolaan pengaduan semakin berkualitas,” tegasnya.
Sementara, Country Director KOICA Indonesia YunGil Jeong, meminta komitmen dari semua pihak agar proyek kerja sama yang telah disepakati, dapat berjalan sesuai dengan rencana.
“Tahun 2022 adalah tahun terakhir dari kerja sama ini. Mari kita mengupayakan agar seluruh kegiatan dan program yang akan dilaksanakan di tahun depan lebih tajam lagi, mengarah kepada target dan sasaran yang telah disepakati di dalam roadmap sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik 2020-2024,” tandasnya. (R1).
