Home / BANTEN

Minggu, 4 Juli 2021 - 13:46 WIB

Kapolri Terbitkan Surat Telegram Terkait Penegakan Hukum Masa PPKM Darurat

SEKILASBANTEN, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menerbitkan Surat Telegram terkait penegakan hukum di masa PPKM Darurat Jawa – Bali.

Surat Telegram bernomor ST/1373/VII/H.U.K/7.1./2021 ini juga merespon hasil konferensi pers Kemenko Marvest, Kemenkes dan Kabareskrim Polri terkait harga eceran tertinggi (HET) obat-obatan dan Alkes dimasa pandemi Covid-19.

“Polri mendukung penuh penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali 3-20 Juli 2021”, ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto kepada awak media Minggu (4/7/2021).

Lebih lanjut Komjen Agus mengatakan bahwa dimasa pandemi Covid-19 khususnya dalam rangka penerapan PPKM Darurat ini akses obat-obatan dan alat-alat kesehatan harus dipermudah.

Baca Juga  Kapolsek Curug Gelar Tasyakuran Kenaikan Pangkat Bersama Anak Yatim Piatu

“Jangan sampai ada penimbunan obat-obatan dan alkes, jangan mengambil kesempatan, kami akan tindak tegas begitupun kepada pihak-pihak yang menghambat upaya Pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 termasuk penyebaran berita bohong/hoaks”, tegas Komjen Agus.

Jenderal bintang 3 ini juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying, karena itu menimbulkan stigma buruk dalam tatanan sosial.

Pantauan awak media, Surat Telegram yang ditujukan kepada para Kapolda dan bersifat perintah ini berisi 5 poin penting diantaranya:

1. Melakukan pengawasan terkait kepatuhan semua pihak dalam menjalankan PPKM Darurat dan pengendalian HET obat dalam masa pandemi Covid-19.

2. Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan serta penjualan obat diatas HET sehingga masyarakat sulit mendapatkan obat dan alkes.

Baca Juga  Personil Polsek Curug Standby Amankan Jalannya Vaksinasi Untuk 86 Pelajar

3. Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap tindakan yang menghambat segala upaya Pemerintah dalam melakukan penanggulangan wabah Covid-19 termasuk terhadap penyebaran berita bohong/hoaks.

4. Mempelajari, memahami serta melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan terkait penerapan pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dimasa pandemi Covid-19.

5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kapolri up Kabareskrim.

(Red)

Share :

Baca Juga

BANTEN

Pelda Acep AH Memimpin Apel Pembinaan dan Pelatihan Pramuka Saka Wira Kartika di Koramil 02/Curug

BANTEN

Penanganan Stunting Termasuk Program Prioritas Pemprov Banten

BANTEN

Gubernur Banten Resmi Teken Kepgub Pembebasan Pajak Kendaraan

BANTEN

Didampingi Kapolsek Karawaci, Kapolrestro Tangerang Kota Pantau Giat Vaksinasi Massal di Icon Walk Mall

BANTEN

Usai Hadiri FGD, Ketua Umum PWI Pusat Kunjungi Sekretariat PWI Provinsi Banten

BANTEN

Mukerda I MUI Banten, Wagub Andika Sebut Ulama Penyambung Lidah Umaro dan Umat

BANTEN

TP PKK dan Posyandu Provinsi Banten Gelar Webinar Lansia Sehat

BANTEN

Andra Soni Bantu Penyandang Disabilitas yang Kawal Ambulan dalam Kemacetan Kembali Bersekolah