Home / PEMERINTAHAN

Selasa, 30 November 2021 - 01:22 WIB

Pemerintah Hormati Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja

SEKILASBANTEN.COM, NASIONAL – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Demikian disampaikan oleh Psiden dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 29 November 2021.

“Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK,” ucap Presiden.

Kepala Negara menyebutkan bahwa dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk segera menindaklanjuti dan melakukan perbaikan terkait putusan tersebut. Presiden menambahkan, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku.

Baca Juga  Arsitektur Human Capital untuk Transformasi ASN yang Masif

“Saya telah memerintahkan kepada Menko dan menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya dan MK sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan,” tuturnya.

Presiden menegaskan, komitmen pemerintah terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus dijalankan. Presiden juga memastikan bahwa pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia.

Baca Juga  Anggota DPRD Kota Tangerang Ridwan Akbar Dukung Investasi Kondusif Bebas Pungli dan Premanisme

“Saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri, bahwa investasi yang telah dilakukan, serta investasi yang sedang dan akan berproses, tetap aman dan terjamin,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

(BPMI Setpres)

Share :

Baca Juga

PEMERINTAHAN

Evaluasi Kemendikbudristek, Komisi X DPR RI Bahas realokasi dan refocusing APBN 2021

NASIONAL

Tjahjo Kumolo: Pengurus Baru AMA Perlu Percepat Transformasi Jadi Digital Based Organization

PEMERINTAHAN

Hj. Tini Indrayanthi Raih Penghargaan Manggala Karya Kencana Tahun 2021

PEMERINTAHAN

Plavon Dukcapil dan Gapura Delta, Contoh Transformasi Pelayanan Publik di Era Pandemi

PEMERINTAHAN

Disinyalir KCD Bermain PPDB, GNRI : Begini Faktanya

NASIONAL

Kolaborasi dan Sinergi OPD, Kunci Implementasi SAKIP dan RB

KAMTIBMAS

Masyarakat Diminta Lapor ASN Nekat Mudik Lebaran

NASIONAL

Mal Pelayanan Publik Tempat Lahirnya Embrio Investasi