Home / Kota Tangerang

Senin, 8 September 2025 - 16:25 WIB

Jadi Sorotan, Wali Kota Tangerang Siap Evaluasi Perwal Tentang Tunjangan DPRD

Foto: Wali Kota Tangerang H. Sachrudin Saat Memberikan Keterangan Pers.

Foto: Wali Kota Tangerang H. Sachrudin Saat Memberikan Keterangan Pers.

SEKILASBANTEN.COM, TANGERANG – Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menyatakan kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk melakukan evaluasi terhadap Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Perwal Nomor 89 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang.

Menurut wali kota, langkah evaluasi ini merupakan bentuk komitmennya Pemkot Tangerang untuk selalu mendengarkan aspirasi masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita sama-sama sudah mendengar aspirasi masyarakat dan berbagai komunitas terkait tunjangan DPRD. Awalnya isu ini muncul di tingkat pusat, dan sekarang sudah merambah ke seluruh daerah, termasuk DPRD Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu, Pemkot Tangerang perlu menyikapinya dengan bijak,” ujar Sachrudin, di sela aktivitasnya, Senin (08/09/2025).

Baca Juga  Wakil Ketua DPRD dan Kapolres Dampingi Pemkot Tangerang Tinjau Sejumplah Tempat Peribadatan

Wali kota, menegaskan bahwa evaluasi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa ataupun sepihak Pemkot Tangerang akan mengkaji kembali substansi Perwal No. 14 Tahun 2025 melalui diskusi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

“Nanti akan kita evaluasi kembali, kita koreksi dengan Perwal yang ada, kemudian akan kita komunikasikan. Tentu hal ini tidak bisa dilakukan sendirian oleh Pemkot Tangerang, melainkan perlu pembahasan bersama. Tidak serta-merta bisa langsung dicabut atau diubah tanpa prosedur,” jelasnya.

Baca Juga  Pimpinan Dewan Kritisi Pembukaan Seleksi Pegawai Nakes dan Natek di Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Lebih lanjut, Sachrudin, menyampaikan bahwa proses evaluasi akan melibatkan Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, serta Pemerintah Provinsi Banten agar langkah yang diambil sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Kita harus merespons aspirasi ini, dan tentu harus kita sikapi dengan tepat. Karena itu, nanti akan kita bahas bersama, baik dengan Kementerian Hukum, Kemendagri, maupun pihak provinsi, supaya ada kesamaan pandangan dan keputusan yang benar-benar sesuai regulasi,” tambahnya.

Share :

Baca Juga

KESEHATAN

Cegah Antrian Pendaftaran, RSUD Kota Tangerang Terapkan Sistem Pendaftaran Online

Kota Tangerang

Hobbyland Olimpics 2026 Meriahkan Bulan Mei dengan Semangat Olahraga dan Hobi di Tangcity

Kota Tangerang

Dua Pemuda/I Wakili Kota Tangerang ke Kancah Nasional dan Internasional, Pj : Bawa Harum Kota dengan Prestasi yang Menginspirasi

Kota Tangerang

Siap Naik Kelas, Disbudpar Kota Tangerang Gelar Pelatihan Kepada 350 Pelaku Kuliner

Kota Tangerang

Buka Pengajian ASN, Wakil Walikota Ingatkan Pelayanan Publik Tidak Boleh Terganggu

Kota Tangerang

Wali Kota Ingatkan Dampak Covid-19 Terhadap Aspek Ekonomi di Kota Tangerang

Kota Tangerang

Masa Jabatan Selesai, Arief Doa Bareng Anak Yatim dan Titip Kota Ini

Kota Tangerang

Peringati HBN, Sachrudin: Terus Bangkitkan Gotong Royong dan Cinta Tanah Air